Diplomasi dan dukungan Kesultanan Bulungan terhadap R. I.

Datuk Bendahara Paduka Radja (berkopiah hitam bergaris), salah satu tokoh penting Pendukung bergabungnya Kesultanan Bulungan ke dalam NKRI selain Sultan Maulana Muhammad Djalaluddin.

Ada pepatah kuno mengatakan “lepas dari mulut singa jatuh kemulut buaya”, seperti itulah gambaran yang dialami oleh Kesultanan Bulungan sesudah tentara Australia menghancurkan Jepang di Tarakan dalam operasi Oboe One, Belanda berusaha mendapatkan kembali pengaruhnya dikawasan Kesultanan Bulungan, terutama karena hal ini berhubungan dengan kilang-kilang minyak di pulau Tarakan. Setelah Jepang menyerah pada sekutu dan meninggalkan Bulungan, bala tentara Nederland Indie Civil Adminitration (NICA) amembonceng sekutu menguasai kesultanan Bulungan dengan persenjataan lengkap. Sebelumnya di Tarakan, terjadi penyerahan kekuasaan dari Australia ke pihak Belanda yaitu kepada Commandeerrend Officier Vnd, J. D. Emeis Gress Major inf., menjadi penguasa baru di Tarakan sebagai perwakilan resmi Kerajaan Belanda. Pada masa-masa genting seperti inilah kepemimpinan “Dua Serangkai” Sultan Djalaluddin dan Datuk Bendahara Paduka Raja serta tokoh-tokoh lain yang pro Republik sangat cemerlang melihat peluang untuk mengadakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, yang memang sudah sangat lama tidak disukai oleh rakyat kesultanan Bulungan, uniknya dalam perlawanan ini politik diplomasi menjadi ciri khas dan begitu mendominasi dalam sejarah perlawanan Kesultanan Bulungan terhadap pemerintah Kolonial Belanda, ini tidak hanya terjadi menjelang masa kemerdekaan namun juga jauh sebelumnya, setidaknya sebelum Sultan Djalaluddin, kedua Sultan terdahulu Sultan Datu Alam Muhammad Adil dan Sultan Kasimuddin telah melakukannya, ini membuktikan bahwa perlawanan rakyat Kesultanan Bulungan terhadap Belanda sebenarnya tidak pernah terhenti.

Bukanlah hal yang mudah untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda pada masa itu, Sultan melakukan politik diplomasi yang begitu licin sehingga bukan hanya Belanda saja yang tertipu namun pemerintah Indonesia juga sempat tidak menyadari bahwa saat itu Kesultanan Bulungan dan rakyatnya berada di pihak Republik, ini disebabkan Sultan pada masa tersebut pernah mendapat anugrah gelar kehormatan berupa Letnan Kolonel Tituler (Letkol Kehormatan) dari Ratu Wihelmina (1890-1948) yang kemudian di tindak lanjuti dengan upacara Birau selama 40 hari 40 malam pada tahun 1947. Beliau mengambil jalan diplomasi untuk menghindari korban dari pihak sipil, itulah sebabnya beliau menerima “separuh hati” penggabungan Kesultanan Bulungan dalam “Dewan Kesultanan” yang berintikan Kesultanan Kutai, Berau (Gunung Tabur dan Sambaliung), Swpraja Gaya Baru (Nieuw Stijk Zelfs Bestuur) Pasir, dan Kesultanan Bulungan. Dewan Kesultanan sendiri diketuai oleh Sultan Kutai yang bernama Sultan Adji Mohammad Parikesit.

Dewan Kesultanan merupakan perwujudan dari suatu daerah yang oleh belanda diberi status satuan ketatanegaraan yang berdiri sendiri. Dalam melaksanakan pekerjaan pemerintahan sehari-hari, dewan kesultanan membentuk sebuah Bestuurs –college yang merupakan majelis pemerintahan yang diketui oleh A. P. sosronegoro, kemudian di ganti A.R. Afloes. Selain itu dibentuk pula sebuah badan perwakilan yang diberi nama Dewan Kalimantan Timur. sebagai ketua mula-mula di tunjuk M.D Saad, seorang hoofdcommies di kantor residen. Residen Van Oost-Borneo bertindak sebagai penasihat. Federasi kalimantan timur dan dewan kalimantan timur dilantik oleh Gubernur jendral H. J Van Mook bulan september 1947. H. J Van Mook sendiri marupakan penggagas dari federasi Dewan Kesultanan tersebut, sebagai upaya menciptakan negara-negara boneka yang berada dibawah pengaruh pemerintah Kolonial Belanda.

Tanpa diketahui oleh pihak Belanda, Sultan ternyata sangat aktif menggalang dukungan terhadap Republik melalui serangkaian pertemuan secara rahasia yang dilakukan oleh utusan beliau Datuk Bendahara Paduka Raja kepada Sultan Gunung Tabur dan Sultan Sambaliung untuk mendukung penuh republik Indonesia bersama rakyat Kesultanan Bulungan, lebih jauh dukungan secara terbuka diberikan oleh Kesultanan Bulungan terhadap Sutan Syahrir yang kala itu menjadi “Duta keliling” Republik Indonesia untuk menggalang dukungan menghadapi agresi Belanda terhadap Indonesia yang baru saja berdiri menjadi sebuah negara, Sultan juga terkesan membiarkan bahkan melindungi kader-kader partai pro Republik yang bergerak melakukan perlawanan politik terhadap pemerintah Belanda, keberadaan Partai Ikatan Nasional Indonesia (INI) di Bulungan adalah contoh nyata keberpihakan Kesultanan Bulungan terhadap Republik.

Pertemuan jang di gagas Datuk Bendahara Paduka Radja dengan dua Sultan dari Berau

Perjuangan lewat Jalur politik melawan Belanda di Bulungan pada saat itu juga tidak lepas dari peran partai politik Ikatan Nasional Indonesia ( INI) yang berdiri di Balikpapan pada tanggal 5 Juni 1946 dengan Aminudin Nata sebagai Ketua Umumnya dan Mas Sarman sebagai Wakil Ketua, sedangkan Sekretariat di Pegang oleh A.B.S Muhammad (seorang Bestuurs-ambtenaar) dan Husein. Pengurus lainnya terdiri dari S. Mewakang Nata bidang Pertanian dan M. Junus sebagai Bendahara. Dalam Dewan Partai duduk antara lain Tajib Kesuma, Moedjio dan Abdul Samad. Sejak itu dengan cepat berdiri Cabang-cabang INI di luar Balikpapan seperti di Kota Bangun (A.B.M. Joesoef), Tenggarong (A.B. Djapri), Tanjung Redeb (M. Joesoef) dan untuk wilayah Bulungan (Tarakan) dibawah kendali Rasjid (Abdur Rasjid). Kemudian atas prakarsa Moeis Hassan bentuklah cabang INI di Samarinda tanggal 3 Desember 1946, menyusul kota lainnya seperti Sanga-sanga, Anggana, Samboja, Tanjung Selor, Sangkulirang dan beberapa tempat di pedalaman Kutai.

Pada konfrensinya yang pertama tanggal 31 Mei 1947 di Balikpapan yang dihadiri oleh sebagian cabang-cabangnya, INI dengan tegas menolak pembentukan Negara Kalimantan dan menyatakan bahwa dalam menentukan nasib rakyat Kalimantan, wakil-wakil rakyat harus diikutsertakan. Selain itu konfrensi juga menuntut dibebaskannya tahanan politik diseluruh Kalimantan Timur. dan pada konfrensinya yang kedua bulan April 1948 bertepat di Gedung Nasional di kota Samarinda menegaskan ulang sikap mereka yang tidak akan bekerja sama dengan Belanda. Delegasi dari Bulungan di hadiri oleh Rasjid (Abdur Rasjid). Beliau inilah yang kemudian berjasa menggalang kekuatan rakyat Bulungan dilapisan bawah untuk menentang Belanda lewat jalur politik. 

Karena itu bukan hal yang tidak mungkin hubungan rahasia antara Sultan Djalaluddin dan Datuk Paduka Raja dengan kelompok pro Republik seperti partai Ikatan Nasional Indonesia atau INI yang menjadi penghubung kaum Republiken untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah Kolonial Belanda sudah lama terjalin. Indiksi ini terlihat dari pembagian tugas yang rapi dimana ditingkat elit, Sultan Djalaluddin dan Datuk Paduka Radja berhasil melakukan lobi politik pada penguasa Kesultanan Sembaliung dan Gunung Tabur untuk mendukung sepenuhnya Republik Indonesia, sedang dilapisan bawah, Abdur Rasjid dan kelompoknya yang tergabung dalam Dewan Rakjat Kesultanan Bulongan melakukan lobi politik untuk meyakini rakyat bergabung sepenuhnya dibelakang Republik, kelak pertemuan tokoh-tokoh politik dan negarawan ini dalam upacara penaikan bendera merah putih di halaman istana Kesultanan Bulungan pada 17 Agustus 1949, menjadi semacam bukti yang nampaknya meyakinkan bahwa tokoh-tokoh yang terkesan saling berbeda pandang itu ternyata rekan satu seperjuangan yang akhirnya mengantarkan Belanda keluar dari Bulungan.

Berita kemerdekaan Indonesia disambut antusias oleh Sultan dan segenap rakyat Kesultanan Bulungan, perasaan haru dan gembira tumpah ruah saat sangsaka merah putih dikibarkan dihalaman istana Kesultanan Bulungan. peristiwa penting ini terjadi pada tanggal 17 Agustus 1949. Sebelumnya pada malam tanggal 16 agustus tersebut, Sultan dan Datuk Bendahara Paduka Raja langsung melakukan pemeriksaan pada tiang Bendera yang akan digunakan pada acara pengibaran sangsaka merahputih pada esok harinya, Sultan khawatir kalau ada aksi sabotase dari pihak-pihak yang ingin mengacaukan acara tersebut. Tiang bendera yang menjadi bukti dan simbol kesetiaan rakyat Bulungan pada republik Indonesia masih berdiri kokoh sampai hari ini. Sedangkan bendera merah putih yang dikibarkan merupakan bendera yang diberikan oleh Kumatsu petinggi Jepang yang juga mengabarkan kepada Sultan dan segenap rakyat Kesultanan Bulungan bahwa Bangsa Indonesia sudah merdeka dan memproklamirkan diri pada 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 17 Agustus 1949, pukul 07.00 WITA, Sultan Muhammad Djalaluddin sendirilah yang memimpin upacara penggerekan Bendera merah-putih pertama kalinya di halaman istana kerajaan. Bertindak sebagai penaik bendera merah putih pada saat itu adalah Pejabat Kiai (Asisten Wedana) di Tanjung Palas, P. J. Pelupessi, sahabat Sultan Djalaluddin. Sebagai tamu undangan turut juga hadir Controleur NICA di Tanjung Selor yaitu J.H.D. Linhoud.

Rasjid berpose bersama anggota INI di Samarinda

Dalam kesempatan yang sama, ketua Dewan Rakyat Kesultanan Bulungan yakni Abdur Rasjid yang mewakili seluruh Rakyat kesultanan Bulungan menyampaikan pidato selamat pada hari keramat tanggal 17 agustus 1949. sayangnya, teks pidato Abdurasjid itu nampaknya tidak dapat lagi ditemukan, kemungkinan besar sudah hilang atau hancur dimakan usia. Pengibaran bendera Merah-Putih di depan Istana Sultan di kawal oleh puluhan tentara-tentara KNIL dan polisi NICA yang bermarkas di Tanjung Selor, mereka diangkut ke Tanjung Palas menggunakan kapal-kapal resmi milik Belanda yang dikenal dengan sebutan kapal “BEATRIX”. Pada tanggal 27 Desember 1949 pihak Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Sikap Sultan dan segenap rakyat Kesultanan Bulungan menjadi bukti kecintaan mereka terhadap Republik Indonesia, yang menarik peristiwa ini terjadi justru setahun sebelum Dewan Kesultanan di bubarkan secara resmi pada 19 maret 1950, itu artinya jauh sebelumnya Dewan Kesultanan sebenarnya sudah tidak lagi memiliki pengaruh di Bulungan.

Peristiwa ini sendiri digambarkan dengan baik dalam sebuah memorie yang ditulis mengenai kondisi pada saat itu: De anti Nederlandse geest breidde ini de voornaamste gebieden van dit gewest zicht zoodaning uit, dat hetbestuur ijverde voor de invoering van corlog …, de verkiezing van afgvaardigden voor ee Boerneo conferentie word een totale mislukking on kregan de enkele gekezen afgevaardigden Als mandaat mede de aansluiting hij de republik. (semangat anti Belanda telah tersebar luas di daerah ini, sehingga pemerintah berusaha untuk memberlakukan dalam keadaan perang …, Pemilihan utusan ke konfrensi pembentukan negara kalimantan gagal total, karena beberapa utusan yang terpilih memperoleh mandat pengabungan dengan Republik).

Ketua Dewan Rakjat Kesultanan Bulongan Jakni Abdur Rasjid menjampaikan pidato utjapan selamat pada hari keramat tanggal 17 agustus 1949 atas nama rakjat seluruh wilajah Keradjaan Bulongan.

Di kota Tarakan, terjadi juga penyerahan kekuasaan dari NICA yang yang waktu itu di pegang oleh Commandeerend Officer Vnd, J. D. Emeis Gress Majoor Inf., kepada Wedana Tarakan Haji Abdoellah Gelar Aji Amarsetia. Tarakan pada saat itu berada dibawah kekuasaan Kesultanan Bulungan yang memutuskan bergabung dengan Republik Indonesia. Bung Hatta selaku Wakil Presiden Republik Indonesia saat berkunjung Tarakan tahun 1950 menyatakan penghargaannya atas perjuangan rakyat Kesultanan Bulungan. Dari delegasi Republik Indonesia, kunjungan diwakili oleh Residen Madju Urang dari Samarinda melakukan kunjungan ke Istana Kesultanan Bulungan, Darul Aman pada tahun tersebut.

Setelah bergabung dengan RI, posisi Kesultanan Bulungan sebagai wilayah swapraja dimantapkan melalui surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 186 / ORB / 92 / 14 tertanggal 14 Agustus 1950 yang kemudian disahkan menjadi UU Darurat 3 / 1953 dari pemerintah Negara RI. Kemudian wilayah Bulungan berdasarkan UU N0. 22 /1948 menjadi Daerah Istimewa Bulungan. Keputusan itu membuat Sultan Djalaluddin menjadi Kepala Daerah Istimewa yang pertama hingga akhir hayatnya tahun 1958.

Daftar Pustaka:

Hassan, H. A. Moeis, 1994. “Ikut Mengukir Sejarah”. Jakarta: Yayasan Bina Ruhui Rahayu.Ali Amin Bilfaqih, H. Said. 2006.

“Sekilas Sejarah Kesultanan Bulungan dari Masa ke Masa”. Tarakan : CV. Eka Jaya MandiriDali, H Yusuf. 1995.

“Pesona Dan Tantangan Bulungan”. Jakarta : LKBN Antara.