Friday, March 14, 2014

Detik – detik Terakhir Berakhirnya Swapraja Kutai Dalam Catatan Moeis Hassan.

Bila menengok lagi mengenai sejarah berakhirnya  Swapraja di Kalimantan Timur kala itu, khususnya di daerah  Kesultanan Kutai, dapatlah kita maklumi bahwa disana memang sempat bercokol pusat pemerintah dan pengaruh Belanda sehingga menambah peran dan pengaruh kelompok-kelompok nasionalis menghembuskan anti swapraja, kondisi ini ditambah lagi tuntutan yang dikehendaki oleh sebagian rakyat kutai sendiri pada masa itu. Pengaruh kuat para aktivis politik baik yang berada di wilayah kesultanan kutai maupun di daerah luar kutai seperti Samarinda dan Balikpapan yang mendapat mengaruh pendidikan kebangsaan menganggap pederasi Kesultanan di seluruh Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur – termasuk di utara,- adalah perpanjangan tangan neo kolonialis.

Penulis tidak bermaksud mengingat luka lama yang dialami oleh Royal Family atau Keluarga Kerajaan terhadap situasi yang menekan mereka kala itu, kitapun telah mengetahui bahwa hari ini Kesultanan Kutai telah kembali di restorasi di zaman Bupati Kutai kartanegara, Pak Syaukani untuk menghidupkan kembali harkat dan martabat kebudayaan kutai yang sempat “diterkam” Revolusi yang terjadi pasca kemerdekaan Republik Indonesia.

Salinan yang saya tulis ini merupakan pengalaman  H. A. Moeis Hassan yang sempat menghadapi masa-masa genting yang menentukan perjalanan sejarah Kesultanan Kutai tersebut. Beliau sendiri sempat menjabat sebagai Gubernur Kaltim pada 1962 – 1966. Terlepas bagaimana posisi, motivasi, idelogi dan pertentangan batin yang melanda H. A. Moies Hassan kala itu, catatan itu saya rasa memang pantas untuk dikisahkan kembali.

Mulai Berpolitik
(“ …. Pada masa permulaan revolusi, Moies ikut dalam gerakan dr. Soewadji. Tapi Soewadji kemudian dijegal oleh NICA dan dipindahkan diluar Kalimantan.

Tahun 1946, ketika partai INI (Ikatan Nasional Indonesia) didirikan di Balikpapan, Moies mengambil inisiatif mendirikan cabang INI di Samarinda. Untuk memegang jabatan ketuanya, Moies meminta kesediaan seorang tua yang cukup makan asam garam politik, yakni H. Ariefrachim.

Namun ketika tahun berikutnya dilakukan pemilihan pengurus baru, H. Ariefrachim minta kesediaan Moies menggantikan kedudukannya. Beliau sendiri cukup sebagai penasehat.
Maret 1947, INI mengajak ormas-ormas buruh, petani, pemuda, wanita, seniman dan golongan agama, mendirikan Front Nasional dengan INI sebagai intinya.

Tujuan dari didirikan Front Nasional adalah untuk memperkokoh barisan kaum Republikein menentang kedudukan belanda dan berpendirian hanya mengakui Pemerintah Republik Indonesia yang berpusat di Yogya sebagai pemerintah yang sah. Sedangkan pada mulanya INI menempatkan  I. A. Moies sebagai ketua Front Nasional, tapi belakangan I. A. Moies berbeda pendapat tentang rencana pembentukan Negara Kalimantan oleh Belanda waktu itu.

Akibatnya Moies Hassan diminta oleh partai mengambil alih kedudukan Ketua Front Nasional. Dibawah kepemimpinan Moies Hassan, Front Nasional maju pesat dan sangat ditakui pihak Belanda. Karena itu, Moies harus sering berurusan dengan MID (Militaire Inlichtingen Dienst), bahkan ia sering dipanggil “menghadap” Resident Heckman, kemudian juga Hollestelle. Dalam melaksanakan kegiatannya, Front Nasional bermarkas di Gedung Nasional Samarinda.

“Semua perencanaan baik taktik, strategi, persiapan mosi dan resolusi, semua surat keputusan dan penerbitan majalah sebagai organ Front Nasional, kami buat dalam gedung itu. Gedung tersebut menjadi saksi sejarah kegiatan politik rakyat”. Kenang Moies Hassan. Kaum Republikuen di Kalimantan Timur tetap konsekwen mempertahankan sikap non-kooperatipnya terhadap Belanda.

Menolak Menjadi Federalis
Melihat berbagai aktivitasnya itu, pasukan Kinibalu di Yogyakarta pada bulan Nopember 1948 mengangkat Moies sebagai anggota pasukan dengan pangkat Letnan II. Dan pada tahun itu juga, kesetiaan pada pemerintah Republik Indonesia di uji. Pemerintah Federasi Kalimantan Timur mengangkatnya sebagai anggota delegasi Kalimantan Timur ke BFC (Bandung Federale Conferentie) yang kelak membentuk BFO (Bijeenkomst voor Federale Overleg) yang merupakan front “Negara –negara / daerah – daerah buatan van Mook”.

Sebagai ketua Ikatan Nasional Indonesia dan Ketua Front Nasional yang berpolitik non – kooperasi terhadap Belanda dan hanya mengakui pemerintah RI di Yogyakarta, tentu saja pengangkatan itu saya tolak, tegas Moies.

Penolakan itu sungguh tepat, sebab dengan BFO itu RI secara politik dikepung. Dalam perundingan Indonesia – Belanda, orang – orang BFO sebagian menjadi “pendamping” Belanda melaksanakan “his masters voice”nya dan sebagian lagi bersikap pro-Republik. Federasi Kalimantan Timur sekalipun termasuk blok BFO, tapi dalam perkembangannya banyak berpihak Republik Indonesia. Aji Raden Afloes dan Aji Raden Djokoprawiro sesungguhnya adalah orang – orang vurig anti Belanda.

Ex Residen Belanda Pamit
Dengan diserahkannya Kalimantan Timur oleh Residen Hollestelle yang mewakili pemerintah Belanda kepada pemerintah kita pada tanggal 27 Desember 1949, maka berakhirlah tugas sehari sebelum ia meninggalkan kota Samarinda untuk pulang kenegerinya, ia memerlukan pamit kepada Moies Hassan. Seorang kurir datang kepada Moies memberi tahu niatnya itu, hal itu diluar dugaan Moies. Moies menyadari bahwa dia hanya seorang Ketua Umum partai (INI) dan ketua Front Nasional yang dalam segala tindak tanduk dan langkah politiknya pasti tidak menyenangkan pihak penguasa (Belanda).

Dia sendiri merasa bukan pejabat; namun Hollestelle akan datang menemuinya untuk pamitan. Moies hasan menerima kedatangan Hollestelle disalah satu ruang Balai Pertemuan Indonesia di Makassar straat, - sekarang Jalan Veteran. Dia mengenakan pakaian serba putih, kenang Moies dan Moies sendiri memakai jas warna krem tanpa dasi, dengan kraag hemd keluar.

Dalam pembicaraan itu Hollestelle meminta pengertian Moies atas sikapnya dimasa lalu. Dia mengatakan bahwa dia sangat respek terhadap perjuangan Moies Hassan sebagai politikus muda yang sangat konsekwen dan dia menaruh keyakinan bahwa dihari-hari yang akan datang Moies akan memegang peranan yang penting dalam pemerintahan Indonesia, dia tidak menggunakan istilah “de Republikeinsce Regeering”, tapi “de Indonesische Regeering”. Waktu mau pulang sambil tangan kirinya memagang bahu saya dia memegang erat tangan kanan saya sambil mengucapkan Selamat tinggal, demikian Moies mengakhiri kisah perpisahan 45 tahun yang lalu. Untuk diketahui, waktu itu umur Moies belum mencapai 26 tahun.

Swapraja Harus Hapus
(Memoar Moies Hassan, Ikut Mengukir Sejarah)

Kiprah Moies Hassan si bidang politik terus berjalan. Meski pada tanggal 2 Mei 1950 ia diangkat oleh pemerintah RI yang berkedudukan di Yogyakarta sebagai Kepala Kantor Sosial RI Keresidenan Kalimantan Timur, namun aktivitasnya di masyarakat tak pernah surut.

PNI (Partai Nasional Indonesia) mulai melancarkan gerakan anti swapraja. Dalam setiap kunjungan nya ke kota-kota kecamatan di pedalaman Kutai, Mois secara gencar mengupas soal-soal feodalisme dan pemerintah swapraja. Swapraja-swapraja harus dihapuskan, katanya. Demikian pula dalam rapat-rapat terbuka maupun pertemuan-pertemuan terbatas dengan wakil – wakil partai / ormas dan orang-orang terkemuka, ia selalu mengungkapkan tuntutan penghapusan swapraja tersebut. Dalam rapat – rapat itu, para Camat dan kepala Kampung selalu hadir, “saya tidak mencela orangnya, tapi sistimnya. Kita menginginkan agar sistim pemerintah swapraja hapus dari seluruh Kalimantan Timur, karena sudah tidak sesuai lagi dengan tuntunan zaman”, tegas Moies.
 
Meski begitu, hubungannya dengan pejabat-pejabat Kesultanan Kutai tetap terpelihara dengan baik. “Saya sering mengikuti perjalanan dinas Residen Datuk Madjo Urang ke Ulu Mahakam, dimana Pak Pranoto sebagai Wakil Kepala Daerah Istimewa Kutai juga ikut mendampinginya sebagai tuan rumah di daerahnya.

Dengan Pak Pranoto saya kadang-kadang terlibat senda gurau yang mengasyikan, bahkan kalau datang kantuk kami bisa tidur diatas satu bantal. Memang kalau bicara hal-hal yang sifatnya zakelijk, soal-soal pemerintahan atau mendiskusikan masalah swapraja, itu tempatnya di kantor. Tapi dalam hal-hal demikian, saya melihat peribadi Pak Pranoto sebagai orang yang “tidak mau melawan arus”. Kalau bicara soal buruknya sistim feudal beliau selalu mengatakan “accord”, beliau tidak membantahnya.

“Saya tidak lupa kalau dalam perjalanan dengan Pak Pranoto, dimana Pak Djokoprawiro juga ikut, beliau ini selalu member support kepada saya untuk ikut pada setiap kesempatan tampil ditengah-tengah rakyat memberikan sambutan, setelah Pak Pranoto selesai pidato. Saya lihat pak Djoko menyelinap di kerumunan orang banyak, lalu menyuruh seseorang untuk berteriak meminta saya berbicara, maka terdengarlah seruan “minta pak Moies Hassan memberikan wejangan”. Mendengar teriakan itu, Pak Pranoto langsung menyilakan saya maju kedepan, kenang Moies lebih lanjut. Hebat juga pikir saya diminta memberi “wejangan”.

Pada suatu hari, Sultan A. M. Parikesit menyampaikan pernyataan politiknya di lapangan Kinibalu, Samarinda. Usai Sultan membacakan pernyataan politiknya terdengar teriakan dari massa; rupanya ada S. Gasim Barackbah disitu. Dia yang menyuruh orang berteriak meminta saya menyampaikan kata sambutan. Protokol tampak gugup dan mengarahkan padangannya kepada para Pengeran yang hadir yang juga merasa terperanjat mendengar teriakan tadi. Tapi dengan cepat salah seorang diantara pangeran-pangeran itu, - saya lupa apakah A. P. Sosronegoro atau A. P. T. Pranoto- memberi isyarat dengan tangan mempersilahkan tampil. Saya yang tadinya hanya hadir untuk mendengarkan isi pernyataan Sultan, terpaksa bangkit dari kursi dan mulai ber ”aksi”. Tapi saya cukup nuchter untuk tidak beragitasi tanpa arah. Saya hanya menekankan bahwa adanya pemerintahan swapraja di zaman sekarang sudah usang. Dan rakyat akan sangat berterimakasih bila Sultan dan kaum bangsawan pada umumnya bisa menyesuaikan diri, jelas Moies. Ia juga menyatakan sangat menghargai pernyataan Sultan. Moies sendiri sesudah itu pernah beberapa kali berbicara empat mata dengan Sultan Kutai diruang belakang Keraton di tenggarong mengenai antiswapraja yang gemuruh di seluruh Kalimantan Timur, khususnya di Kutai. Moies mengatakan kepada Sultan bahwa yang ditolak itu sistimnya, sistim pemerintahan swapraja, pemerintahan raja-raja, bukan pribadi sultan atau kaum bangsawan.

“Sebagai rakyat, mereka selalu welcome dalam setiap jabatan dan kedudukan dalam pemerintahan, bergantung dari kapabel dan akseptabel-nya seseorang. Jadi hal ini tak usah dikhawatirkan, ujar Moies meyakinkan Sultan. Karena itu menurutnya, kedudukan keuangan seorang Sultan jika sudah tidak duduk diatas singgasana lagi, patut dipikirkan. Dengan kata lain, tidak begitu saja disingkirkan”, lanjut Moies.

Tapi Sultan cepat nyelutuk: “Tidak, jangan bicarakan itu saya malu!” Lalu Moies menjawab, “Tapi kami-kami yang harus pikirkan itu!”. Demikian sekedar contoh bagaimana suasana pembicaraan sekitar nasib para Sultan itu. Yang jelas, dalam pembicaraan itu tidak timbul rasa sentiment atau emosi dari Sultan”, kenang Moies lebih lanjut.

Dengan dikeluarkannya keputusan presiden RIS tanggal 24 Maret 1950, Kalimantan Timur resmi dikeluarkan dari jajaran derah RIS. Upacara serah terima daerah yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1950 “Dengan ini daerah Kalimantan Timur menjadi sebuah Keresidenan RI”.

Federasi Kalimantan Timurpun hapuslah sudah. Sesungguhnya suatu kebanggan bagi rakyat bahwa Kalimantan Timur merupakan daerah pertama di luar Jawa dan Sumatra yang bergabung kembali dengan RI.
September 1954 Moies diundang berkunjung ke RRT (Republik Rakyat Tiongkok) bergabung dengan delegasi Indonesia yang terdiri antara lain : Mr. Soemanang, Sabilal Rasjad, Prof. Dr. Pryono, Prof. dr. Bahder Djohan, Moh. Said, Ny. Ani Idroes, Ny. Soepeni, B. M. Diah, Asa Bafaqih, Ny. Armijn Pane, Djawoto, H. Syaifudin Zuhri dan beberapa orang lainnya lagi untuk menghadiri HUT RRT ke V. Tahun itu juga dia menjadi Ketua Kongres Rakyat Kalimantan Timur yang menuntut status provinsi bagi daerah ini. Dan Alhamdulillah tuntutan itu dipenuhi oleh pemerintah. Terhitung tanggal 1 Januari 1957 rakyat Kalimatan Timur mendapatkan apa yang selama ini menjadi idamannya sesudah 7 tahun berjuang, yaitu keluarnya UU No.25 tahun 1956.

Kemudian rakyat Kalimantan Timur dipuaskan pula dengan hapusnya swapraja-swapraja diseluruh Kalimantan Timur sesudah diketahui sahnya UU No.27 tahun 1959 di Parlemen. Tidak bisa dimungkiri bahwa peranan Moies dalam perjuangan status provinsi dan penghapusan swapraja ini sangat besar.

Beban Tugas Semakin Meningkat
Tugas Moies dipemerintahan terus berlanjut. Setelah provinsi Kalimantan Timur terbentuk, oleh Menteri Sosial, Moies dipercaya menjadi Kepala Inspeksi Sosial RI Provinsi Kalimantan Timur. Pelantikannya dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Departemen Sosial Mr. Imam Soedjahri. Februari 1960 ia dipindahkan ke Banjarmasin untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Perwakilan Departeman Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Beban tugas semakin meningkat. Moies Hassan menerima amanah untuk melanjutkan baktinya sebagai anggota DPRGR di Jakarta. Dua tahun kemudian, dia dipilih menjadi Gubernur Kalimantan Timur.

Atas semua kepercayaan yang diterimanya itu, Moies memandangnya sebagai ibadah dan amanah. Saya tidak pernah mendahulukan atau menuntut kepada partai sesuatu untuk diri sendiri. Sebelum menerima pencalonan saya sebagai Gubernur, saya pernah menyarankan terlebih dahulu kepada teman-teman apa tidak sebaiknya kalau I. A. Moies yang dicalonkan agar namanya terrehabilitir. Ditahun 1959 dia pernah menjadi Kepala Daerah Istimewa selama lebih kurang 3 bulan, ujarnya meyakinkan. Tapi saran itu tidak dapat diterima teman-temannya.

Demikianlah dengan sikap rendah hati seperti itu Moies terus berkiprah untuk Bangsa, Negara dan Agama. Sebagai contoh, tidak lama sesudah dia dilantik sebagai Gubernur Kalimantan Timur, Sultan Kutai beserta Aji Ratu melakukan kunjungan kehormatan kepadanya. Saya bersama istri menerima mereka di Gubernuran. Mula-mula beliau tampak gugup dan kaku. “Hal ini secara psikologis bisa saya mengerti, sebab dulu saya harus menghormati beliau, kini beliau datang untuk menghormati saya”, ungkap Moies.

Namun dalam keadaan seperti itu, Moies berusaha membuat pertemuan itu tidak terkesan formal “Saya ajak beliau bicara tentang music yang beliau senangi. Juga soal layang-layang, permainan logo dan lain-lain, sehingga beliau mulai terkikih-kikih mengenang masa lalu itu dan cuma Aji Ratu “mesam dikulum” saja, kenang Moies lebih lanjut.

Menyelamatkan Keraton
Meski pemerintahan swapraja sudah dihapuskan, tidak berarti keraton-keraton sultan otomatis harus dihancurkan. Itulah sikap dan pendirian Moies Hassan. Dan ia sangat konsekuen dengan pendirian. Sebagai contoh, ketika awal tahun 1965 ada gejala anasir-anasir yang hendak menghancurkan keraton Kutai di Tenggarong, Moies sebagai gubernur memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda (Abdulrachman) untuk menyegel bangunan keraton tersebut. Dengan tindakannya itu, selamatlah keraton dari upaya penghancuran.

“Saya mempunyai kewajiban moril untuk melindungi bangunan itu. Keraton itu bisa digunakan untuk apa saja. misalnya ketika bulan September 1962, Menteri PTIP Prof. Ir. Thoyib Hadiwidjaja datang ke Samarinda untuk meresmikan berdirinya Universitas Mulawarman, beliau menanyakan kemungkinan dibelinya bekas keraton Sultan Kutai itu untuk dijadikan Kampus Universitas Mulawarman, ujar Moies serius.)
 ...................................................................
Note:  Demikian sebagian catatan mengenai seputar peristiwa berakhirnya Swapraja di Kalimantan Timur dari sudut pengalaman seorang Moies Hassan. Kita dapat mengetahui beberapa hal penting dalam catatan tersebut diantaranya sikap beliau terhadap Swapraja, pejuangannya untuk ikut membantu kelahiran provinsi Kalimantan Timur dan sebagainya.

Hal lain yang tentu juga menarik adalah dimasa tersebut 1962-1965, beliau setahu saya seperti yang ditulis pula dalam buku tersebut sempat hidup sezaman dengan Pangdam Mulawarman Soeharjo Padmodiwirjo yang bisa disebut sabagai tokoh penting pula dikalimantan timur kala itu. Perintah kontroversinya yang berujung pada nasib tragis keluarga kesultanan Bulungan menjadi hal yang menarik dan menggelitik saya untuk “sekedar bertanya”.

Sebagai orang nomor satu di Kalimantan Timur, rasanya kecil kemungkinan berita jatuhnya istana Bulungan tak sampai ketelinga beliau, pertanyaan yang kemudian muncul dihati saya adalah: sebenarnya sejauh mana pak Moies Hassan selaku Gubernur Kalimantan Timur kala itu mengetahui betul peristiwa tersebut? Apakah beliau secara aktif mencoba menggali informasi mengenai peristiwa itu?, Bagaimana sikap beliau ketika berhadapan Pangdam Soeharjo Padmodiwirjo setelah peristiwa pilu tersebut?, Dan sejauh mana sebenarnya perasaan beliau ketika mengetahui jatuhnya istana Bulungan yang didominasi oleh peran kelompok militer yang berujung pada peristiwa tragis terbakarnya Istana Bulungan serta pengambil alihan paksa asset harta dan manusia (kaum bangsawan Bulungan) kala itu?. Sayang sekali rasanya jawabannya jelas hanya beliau saja yang tahu, tak ada catatan atau informasi tersebut baik tertulis atau tak tertulis yang kita ketahui diwariskan oleh beliau. Tentu saja nampaknya hal itu telah terkubur selamanya sebagai rahasia yang dibawa oleh beliau hingga akhir hayatnya. 
  
Sumber Rujukan: H. A. Moies Hassan, “Ikut Mengukir Sejarah”, Jakarta, Yayasan Bina Ruhui Rahayu Jakarta, Tahun 1994. Hal. 221 - 232
Load disqus comments

2 comments