Tuesday, February 18, 2020

Apakah Sultan Bulungan pernah menganugrahkan gelar kebangsawanan yang apabila pertama kali kamu mengetahuinya membuat kening mu berkerut?


Apabila kita menggali sejarah Bulungan, banyak hal baru yang mungkin saja membuatmu berfikir agak aneh pada awalnya, sayapun demikian, diantaranya ketika saya menjumpai salinan ketikan “Nama Orang Jang Bergelar”, disalin oleh A. Abdurrahim pada Surat keputusan yang ditulis buat oleh Sultan Maulana Muhammad Djalaluddin bertarikh 21 Januari 1948, yang menarik adalah tulisan dibawah surat tersebut yang menegaskan bahwa gelaran tersebut diberikan kepada sejumlah orang yang wajib “hoekoemnja” digunakan oleh yang bersangkutan dan apabila tidak digunakan oleh individu yang diberi gelar maka ia akan dihukum sesuai adat istiadat Kesultanan Bulungan.

Seperti yang tertulis dalam salinan tersebut, “Apabila Orang2 jang telah mengetahoei hal ini tidak menjeboet gelaran itoe, maka akan dihoekoem denda menoeroet adat istiadat Keradjaan Boelongan”.

Apabila ditafsirkan, nampaknya Sultan memilki maksud agar mereka yang dianugrahkan gelar dapat dikenal luas oleh masyarakat Kesultanan, pun demikian secara tersirat menyampaikan bahwa individu istimewa yang diberikan gelar tersebut selayaknya menjadi pribadi yang menjadi suri tauladan dalam masyarakat adat Kesultanan Bulungan.

Kepada kepada daftar gelar tersebut, apa bila kita inventaris maka akan ditemukan beberapa gelaran yang umum diketahui digunakan oleh para bangsawan atau kerabat Kesultanan Bulungan, paling banyak adalah gelaran Datoe, kemudian ada juga Radja Moeda (ini hanya disandang oleh Putra Mahkota), Adji, Pengiran, Pengian, Dayang dan Andin. Ada juga yang secara khusus seperti Temenggong, Panglima dan Punggawa yang bila ditelisik diberikan oleh Baginda Sultan Sultan Djaluddin kepada orang-orang terkemuka dari kalangan Beroesoe (Berusu).

Dalam tulisan yang dibuat oleh Martinus Nanang dengan judul” Sejarah Penyebaran dan Kebudayaan Suku Bulungan di Malinau”. Hal. 11, memberikan kepada kita sedikit gambaran mengenai gelar kebangsawan Bulungan ini.

Garis strata sosial Bulungan terdiri dari tingkat-tingkat sebagai berikut: Tertinggi di bawah sultan adalah “Datu”. Hanya keturunan sultan yang bisa menjadi Datu. Jadi status sosial datu adalah adalah “ascribed status” atau status yang diperoleh karena kelahirannya atau hubungan darah dengan orangtuanya. Selanjutnya hanya keturunan Datu yang bisa menjadi Datu dan Sultan. Seorang perempuan keturunan Datu disebut “Aji.” Jika seorang perempuan bangsawan (Aji) menikah dengan lelaki dari golongan non-bangsawan, maka keturunannya bukan bangsawan dan tentu saja tidak bisa menjadi Datu atau Aji. 

Di bawah Datu ada “Pangeran” yang merupakan penasihat atau staf inti sultan. Status Pangeran adalah “assigned status” atau status yang diperoleh karena penganugerahan dan pengangkatan oleh sultan. Jadi anak seorang pangeran belum tentu bergelar pangeran juga. Hanya sultan, melalui perdana menteri, yang memiliki wewenang untuk mengangkat seorang pangeran. Selanjutnya pada tingkat sosial di bawah pangeran ada “Aji” dan “Andin”. Aji juga sebutan untuk keturunan pangeran (laki-laki atau perempuan). Sedangkan Andin sebenarnya diadopsi dari gelar bangsawan Tidung dari Sembakung”. 

Terakhir satu gelaran yang menarik perhatian saya adalah gelar Kimas atau Ki Mas yang merupakan gelaran umum yang digunakan oleh Orang-orang dari Kesultanan Palembang. Tentunya yang menjadi menarik adalah mengapa baginda menganugrahkan gelar yang terdengar asing ditelinga sebagian orang tersebut,  setidaknya terdapat lima orang yang dianugrahkan gelar Kimas, yaitu


  • 1.     Kimas Arif gelar kepada Enci Mohammad Tanjung Selor
  • 2.     Kimas Moeda gelar kepada Toswao Salimbatu
  • 3.     Kimas (Aji) Kertasono gelar kepada Tardi Pembakal Karang Anyar
  • 4.     Kimas Agoeng gelar kepada Oesoep Sekatak
  • 5.     Kimas Praboe gelar kepada Seman Pembakal Pengian.

Dari kelima daftar gelar Kimas ada dua yang sangat dikenal, yaitu Kimas Arif atau H. Encik Mohammad Hasan dan Kimas (Aji) Kertasono. Sebelum lebih jauh membahas kedua tokoh ini ada baiknya kita mengetahui sedikit mengenai istilah Kimas dan Encik yang akan kita temui dalam tulisan ini.

Gelar Kimas atau Kyai Mas, seperti yang sudah penulis sebutkan sebelumnya merupakan gelar yang digunakan di Kesultanan Palembang yang mendapat pengaruh jawa khususnya  berasal dari pendatang Demak  Ki Gede Ing Suro bin Pangeran Sedo Ing Lautan yang datang ke tanah tersebut yang kemudian hari berpengaruh besar dalam pembentukan Kesultanan Palembang. Lalu bagaimana kisahnya Sultan Djalaluddin menambahkan gelar Kimas dalam daftar Orang yang bergelar dalam Kesultanan Bulungan? Sayangnya bagi penulis masih menjadi misteri, namun yang pasti kelima orang orang bergelar tersebut bisa jadi adalah tokoh yang disegani dimasyarakat namun tidak memilki garis keturunan langsung dengan Kesultanan Bulungan.

Kemudian adalah gelar Encik, gelar ini umumnya dibawa oleh orang melayu perantauan. Di kota Tanjung Selor tidak banyak yang menggunakan gelar Encik ini, dalam sebutulisan yang berjudul “Susur Galur Melayu Bugis”, terdapat keterangan mengenai asal mula gelar Encik Ini.

Salah satu sumbangan utama orang-orang Melayu di kawasan yang kini disebut Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi, ialah upayanya dalam menyebarkan agama Islam dan penyebaran kebudayaan Melayu. Pada 1632, rombongan migran Melayu dari Patani tiba di Makassar. Rombongan besar ini dipimpin oleh seorang bangsawan Melayu dari Patani bernama Datuk Maharajalela. Turut serta dengannya kemanakannya suami istri yang bergelar Datuk Paduka Raja bersama istrinya yang bergelar Putri Senapati. Raja Gowa memberinya tempat di sebelah selatan Somba Opu, ibukota Kerajaan Gowa, karena di sana telah berdiri perkampungan Melayu asal Patani. Sejak saat itu, Salajo diganti menjadi kampung Patani, hingga sekarang.

Tidak dapat diketahui tahunnya secara pasti kapan orang-orang Melayu Patani dan Minangkabau bermukim di Salajo, satu daerah pesisiran Negeri Makassar. Dari beberapa sumber lokal diketahui bahwa orang-orang Melayu mungkin sudah bermukim di Salajo sekitar tahun 1512, tak lama setelah keruntuhan Malaka di tahun 1511.

Datuk Leang Abdul Kadir bersama istrinya, Tuan Fatimah, dikenal sebagai cikal bakal keluarga Melayu asal Patani di Salajo. Sedang Datuk Makkota bersama istrinya, Tuan Sitti, adalah cikal bakal keluarga Melayu Minangkabau dari Pagaruyung di Salajo. Merekalah generasi pertama migran Melayu di Salajo, sebuah perkampungan di Kerajaan Sanrobone, daerah bawahan Kerajaan Gowa.

Pada generasi ke–II Masyarakat Melayu di Salanjo lahir dari perkawinan antara orang-orang Melayu Minangkabau. Ikatan ini ditandai dengan perkawinan Tuan Aminah, Putri Datuk Leang Abdul Kadir dengan Tuan Rajja Putra Datuk Makotta, Generasi ke–III masyarakat Melayu Salajo ditandai dengan penggunaan titulatur “Incek” Ali, “Incek” Talli, “Incek” Hasan, dan sebagainya. Dan sejak saat itulah titulatur “Incek” digunakan oleh orang-orang keturunan Melayu terpandang….”.

Gelar Encik dalam keterangan tulisan tersebut merupakan perpaduan unsur Melayu dan Bugis, dalam sejarah keberadaan orang-orang Melayu yang tinggal menetap sebagai pedagang di Makassar, banyak dari mereka yang bergelar Encik, nampaknya dari sanalah sedikit gambaran asal usul nama Encik ini.

Kembali kepada kedua tokoh bergelar Kimas tadi. Yang pertama adalah Encik Mohammad Tanjung Selor, nama ini nampaknya merujuk kepada Enci Mohammad Hasan yang tinggal tak jauh disekitar kampong Tanah Seribu Tanjung Selor, dekat Langgar Al Inayah. Beliau merupakan tokoh agama yang disegani, pernah pula menyusun Makalah mengenai Sejarah Masuknya Islam di Bulungan sekitar tahun 1981.

Yang kedua adalah Kimas Kertasono, dalam salinan surat yang dibuat oleh Baginda Sultan Maulana Muhammad Djalaluddin, nama yang memegang Gelar tersebut adalah Tardi Pembakal Karang Anyar. Sayangnya tidak banyak sejarah mengenai tokoh bernama Tardi tersebut yang dapat penulis gali lebih jauh dan mengapa ia dianugrahi gelaran penting ini. Yang pasti nama Kimas Kertasono dewasa ini sudah digunakan secara resmi di sekitar kawasan Karang Anyar Tanjung Palas sebagai nama jalan untuk menghormati beliau, hanya saja ada tambahan gelar Aji, sehingga dikenal dengan nama jalan Kimas Aji Kertosono.

Jika kita mau mengupas lagi sedikit ada informasi tersirat yang menarik tentang Kimas Aji Kertosono ini, kata “Pembakal” pada gelar tersebut merujuk kepada istilah jabatan Kepala Kampung, seperti misalnya Datoe Meradjadinda gelar kepada Datoek Kemat Pembakal (Tanjung) Palas Ilir dan Datoe Saboedin gelar kepada Datoe Abai Pembakal (Tanjung) Palas Tengah, begitu pula Kimas Praboe gelar kepada Seman Pembakal Pengian. Pertanyaan tentunya menarik adalah apakah kampung Karang Anyar yang terdapat di Tanjung Palas sudah berdiri sejak era Kesultanan Bulungan? Mengapa hal ini` menarik? Karena mayoritas penduduk Kampung Karang Anyar adalah Orang Jawa dan nama Tardi pun demikian kental dengan Jawa itu. sedangkan seperti diketahui transmigran yang Jawa yang datang ke Tanjung Palas sekitar era Presiden Soeharto pada decade 70 atau 80-an. Jika benar Karang Anyar sudah memiliki Kepala Kampung sendiri, apakah dapat dikatakan sudah terdapat migran jawa sebelum era kemerdekaan atau tepatnya sudah ada diera Kesultanan Bulungan? Saya kira perlu ada kajian sejarah tersendiri mengenai hal tersebut. Jika benar tentu akan jadi temuan yang menarik mengingat sejarah Migran Jawa sedikit sekali yang diketahui tentang mereka khususnya pada era Kesultanan Bulungan. (pen)

Daftar Pustaka

“Nama Orang Jang Bergelar”, disalin oleh A. Abdurrahim pada Surat keputusan yang ditulis buat oleh Sultan Maulana Muhammad Djalaluddin bertarikh 21 Januari 1948, Museum Kesultanan Bulungan.

Martinus Nanang, “Sejarah Penyebaran dan Kebudayaan Suku Bulungan di Malinau” sebanyak 20 halaman.

Susur Galur Melayu Bugis Lentera Timur : rchive.lenteratimur.com/2012/10/susur-galur-melayu-bugis/

Monday, January 13, 2020

Seperti apa catatan sejarah hubungan Bulungan-Berau, dilihat dari versi sejarah yang ditulis dari sudut pandang pihak penulis Belanda?


Baiklah, tulisan ini dapat dianggap sebagai tulisan “pembuka” saja, mengingat tidak banyak studi sejarah mengenai hubungan Bulungan-Berau dimasa lalu. Mendapatkan catatan atau sumber sejarah mengenai isu tersebut tidaklah mudah. Namun saya terbantu oleh oleh sebuah naskah “Tjabutan” yang merupakan terjemahan dari “Kroeniek Der Zuider En Oosterafdeling Van Borneo”, sayangnya naskah ketikan tersebut, yang penulis jumpai hanya mengisahkan periodesasi dari tahun 1800 – 1874. Catatan ini disusun oleh J.Eisenberger pada tahun 1939.

Dalam catatan periodesasi sejarah tersebut terjalin catatan peristiwa yang disusun oleh penulisnya mengenai hubungan Berau dan Bulungan, dalam hal ini penulis hanya mencoba mengambil poin-poin penting dalam tulisan tersebut yang bersentuhan dengan Kesultanan Bulungan saja.

Mari kita mencoba membandingkan antara catatan periodesasi tersebut dengan sejarah versi Bulungan. Ada beberapa poin yang nampaknya dapat kita diskusikan.

1800, “Asal Kerajaan Beraoe terdiri dari Goenoeng Taboer, Sembalioong, demikian joega Batoe Poetih dan Daerah Tidoeng. Pada masa Itoe Boelongan dapat membentuk Kerajaan dan berdiri Sultan sendiri sehingga terlepas dari kerajaan Beraoe”.


Apa bila kita jeli membaca buku-buku tentang sejarah Berau atau yang bersinggungan dengannya, hampir selalu penulis mendapati pembukaan kalimat dimana pada tulisan itu selalu menyebutkan Bulungan adalah wilayah Berau yang melepaskan diri dan membentuk pemerintahan sendiri, artinya dalam versi sejarah Berau secara umum, Bulungan dapat dianggap telah melakukan semacam pemberontakan atau upaya melepaskan diri dari pengaruh Berau. Jika demikian maka ada semacam claim sejarah yang secara tak langsung menyebutkan bahwa Bulungan pernah bagian dari Kerajaan Berau kuno.

Lalu bagaimana dari sisi Bulungan, apakah ada catatan yang  menyebutkan bahwa dari awal Bulungan merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Berau Kuno, sejauh yang penulis ketahui dari buku-buku maupun naskah sejarah yang ditulis oleh penulis dari pihak Kesultanan Bulungan, baik dalam tulisan Datuk Perdana Ibn Datuk Mansyur, H.S. Ali Amin Bilfaqih, HE. Mohd. Hassan, dll hampir tidak pernah menyinggung hal tersebut.

Karya yang cukup berani mengisahkan bagaimana Bulungan pernah “memisahkan diri” dari Berau justru dapat dilihat karya dari H. Dachlan Syahrani, menyebutkan bahwa Bulungan diera Sultan Amiril Mukminin (1731-1777) pernah membangun hubungan diplomatic dengan wakil Kerajaan Berau di Tanah Kuning, selebihnya hubungan Bulungan-Berau hanya diceritakan mengenai pernikahan antara Sultan Alimuddin dengan Istri keduanya Pengian Intan. Pada masa Sultan Alimuddin inilah, Bulungan memisahkan diri dari Berau.

Dalam catatannya H. Dachlansyahrani menulis, hal. 11-12

“…Terjadilah kericuhan di kerajaaan Berau, yakni pertentangan antara kedua Kesultanan berkenaan masalah siapa yang berhak menjadi Raja Berau sesuai dengan perjanjian semula – yaitu secara bergantian memerintah. Pada masa itu yang memerintah Sultan Mohammad Zainal Abidin (1779-1800) dari Kesultanan Gunung Tabur, yang menjadi Raja Berau ke-14. Beliau digugat oleh Sultan Alimuddin Raja Alam (tahun 1810-1852) bahwa Raja Berau ke-15 adalah gilirannya, bukan putra Sultan Mohammad Zainal Abidin, yang bernama Badaruddin seperti yang di Isyukan.

Perpecahan terus memuncak, apalagi penjajah Belanda membantu Gunung Tabur sedangkan Sembaliung di bantu oleh Orang-orang Bugis dan Solok. Didalam kekacauan Kerajaan Bulongan mengambil kesempatan memisahkan diri, terlepas dari Kerajaan Berau, yang diumumkan oleh Sultan Muhammad Alimuddin pada tahun 1800”.

Dalam tulisan tersebut, H. Dachlan Syahrani, memuat gambaran singkat tentang bagaimana Bulungan menjadi Kesultanan mandiri lepas dari pengaruh Kerajaan Berau Kuno yang nasibnya diambang senja akibat konflik saudara tersebut.

Lalu apakah dari pihak Berau terdapat penjelasan yang sama mengenai hal itu?

Menariknya dalam sebuah tulisan yang berjudul, “Tinjauan Historis mengenai Kerajaan Berau (Kuran), gambaran mengenainya ternyata kurang lebih sama.*  

(“…. Pada permulaan abad ke XVII pergantian raja secara teratur dari ayah kepada anak seperti yang terjadi 9 generasi terdahulu tidak terbagi lagi. Masalahnya Aji Dilayas raja ke IX berputera dua orang Pangeran yang berlainan ibu yaitu Pangeran Tua dan Pangeran Dipati. Sesudah Aji Dilayas mangkat kedua pangeran ini, masing-masing didukung keluarga ibunya bersikeras mau menjadi raja.

Akhirnya keputusan musyawarah kerajaan kedua pangeran dan seterusnya, keturunannya berganti-ganti menjadi raja. Pergantian raja secara bergiliran itu adalah sebagai berikut : Oleh penulis sejarah tradisional tidak pernah dicantumkan masa tahun pemerintahan raja-raja itu.

Giliran Pertama ialah Pangeran Tua

Giliran Kedua saudaranya Pangeran Dipati

Giliran Ketiga Sultan Aji Kuning anak Pangeran Dipati

Giliran Keempat Sultan Hasanuddin Marhum di Kuran anak dari Pangeran Tua.

Giliran Kelima Sultan Zainal Abidin kemenakan Sultan Aji Kuning turunan Pangeran Dipati. Menurut Kontler J.S. Krom dalam memorinya, kira-kira tahun 1720 pada pemerintahannya Sultan Zainal Abidin, menerapkan syariat islam di kerajaan Berau. Semasa hidupnya sangat dihormati rakyat. Makamnya dianggap keramat.

Giliran Keenam Sultan Badaruddin menjadi raja pihak keturunan Pangeran Tua melakukan protes, karena turunan Dipati sudah ingkar perjanjian. Mereka sudah empat kali mendapat giliran menjadi raja, sedang turunan Pangeran Tua baru dua kali. Insiden dapat diatasi, pihak keluarga Pangeran Dipati memberikan kompensasi, sesudah habis masa pemerintahan Sultan Badaruddin turunan Pangeran Tua memperoleh giliran 2 kali berturut-turut menjadi raja.

Giliran Ketujuh Sultan Salehuddin turunan Pangeran Tua.
Sultan Amirilmukminin bin Sultan Hasanuddin turunan Pangeran Tua Si Taddan Raja Tua atau Sultan Zainal Abidin II Putera tertua dari Sultan Badaruddin turunan dari Pangeran Dipati. Beberapa tahun ia memerintah, raja ini ditimpa penyakit cacar yang sangat parah. Ketika sembuh dari penyakitnya itu, ia berbicara seperti orang bisu sehingga perkataannya tidak dapat dipaham. Hasil kesepakatan orang tua-tua kerajaan, raja harus diganti. Pada waktu menentukan giliran siapa diantara turunan kedua pengeran itu akan menggantikan Si Taddan Raja Tua, terjadi kericuhan.

Bulungan dan Tidung Memisahkan Diri Membentuk Kesultanan Sendiri. Karena terjadinya kericuan dan insiden pada waktu menetapkan giliran siapa yang harus menjadi raja dari kedua keturunan pangeran itu, kekuasaan pusat pemerintahan yang berkedudukan di Muara Bangun hampir tiada berfungsi lagi. Dalam situasi yang tidak menentu itu, daerah Bulungan dan Tidung berkesempatan melepaskan diri dari kesatuan wilayah kekuasaan Berau dan membentuk kesultanan sendiri pada tahun 1800.

Wilayah Inti Kerajaan Berau Terpecah Dua Pemerintahan kerajaan Berau terpaksa harus pasrah kasus Bulungan dan Tidung, karena segala tenaga dan pikiran mereka dipusatkan untuk mengatasi kekacauan perebutan kekuasaan antara turunan Pangeran Tua dan Turunan Pangeran Dipati. Gazi Mahyudin adik Sultan Zainal Abidin II bersikeras menggantikan kakaknya yang sakit-sakitan itu alasannya kakaknya baru beberapa tahun menjadi raja. Raja Alam Putera Sultan Amiril Mukminin turunan Pangeran Tua, merasa lebih berhak mendapat giliran menjadi raja, alasannya turunan Pangeran Tua baru empat kali. Suasana semakin tegang, yang mengakibatkan terjadinya insiden di beberapa tempat. Musyawarah kerajaan dan kedua keluarga Pangeran, karena hampir setiap giliran yang akan menjadi raja, timbul persengketaan yang berbahaya bagi kelangsungan hidup kedua keluarga itu, dapat memutuskan lebih akan bermanfaat wilayah itu dibagi atas kesultanan.

Pertama : Sebelah Utara Sungai Berau (Kuran) serta tanah kiri kanan sungai Segah menjadi Kerajaan Gunung Tabur diperintah oleh Sultan Gazi Mahyudin (Sultan Aji Kuning II). Kedua : Sebelah Selatan Sungai Berau (Kuran) dan tanah kiri kanan sungai Kelay menjadi Kerjaan Sambaliung di perintah oleh raja Alam (Sultan Alimuddin). Kedudukan Pemerintahan di Muara Bangun dipindahkan. Sultan Aji Kuning memilih Gunung Tabur yang terletak di sebelah kanan muara cabang sungai Segah sebagai pusat pemerintahannya dan Sultan Alimuddin Raja Alam memindahkan pusat pemerintahannya di kampong Gayam sebelah kanan masuk sungai Kelay, disebut Tanjoeng. Sesuai dengan keputusan Seminar Hari Jadi Kota Tanjung Redeb tahun 1992 peristiwa itu terjadi pada tahun 1810, sepuluh tahun sesudah Bulungan dan Tidung memisahkan diri.

Sultan Raja Alam Alimuddin inilah sultan pertama dari Tanjung yang kemudian bernama kerajaan Sambaliung, sedang ayahnya Sultan Amiril Mukminin atau marhum di Rijang (sungai kecil dekat kampong Gurimbang) adalah raja giliran ke IX kerajaan Berau. Gazi Mahyudin atau Sultan Aji Kuning II, sultan pertama dari kerajaan Gunung Tabur sedang kakaknya Raja Tua Si Taddan (Sultan Zainal Abidin II adalah Raja Berau giliran ke X….”)

Demikian versi mengenai sejarah awal Kesultanan Bulungan dari sudut pandang sejarah Berau yang ternyata oleh penulis Belanda diyakini kebenarannya, komentar mengenai hal tersebut terlontar dari tulisan seorang ilmuan Belanda bernama H. J. Grizen seperti berikut :

“Pada zaman dahulu beberapa Kepala Pemerintahan di daerah Kalimantan Utara Berasal dari Berau sebelum Berau terpecah menjadi dua kerajaan, Bulungan dan Tidung termasuk wilayahnya. Bahkan kerajaan Alas dan Tungku yang sekarang diduduki Inggris, termasuk kawasan Berau.

Pendapat mengenai hal tersebut hingga saat ini diyakini oleh pihak Berau. Salah satu ilmuan modern yang meyakini pula bahwa Bulungan pernah memisahkan diri dari Berau, diantaranya adalah Prof. Adrian B. Lapian **

Diluar versi sejarah mengenai kemunculan Kesultanan yang memisahkan dari dari Berau, ternyata ada versi lainnya yang diteliti dan ditulis oleh Mika Okushima, yang merupakan Asisiten Frofesor dari Kanda University of International Studies, Chiba, Japan salah seorang peneliti/Ilmuwan dari Jepang,- Mika Okushima melakukan penelitian di wilayah Kalimantan Timur bagian utara selama hampir dua tahun.

Sebagai alternative History atau sejarah Alternatif penulis melampirkan kutipan tulisan tersebut, sebagai bahan perbandingan dan diskusi. Tentu saja sama halnya dengan versi sejarah yang disampaikan oleh pihak Berau, versi sejarah ini juga layak diteliti lebih jauh mengenai kebenarannya.

(“….Seperti yang saya sebutkan di atas, ada misteri, apakah benar atau tidak bahwa Tidung berasal dari suku-suku berbahasa Kayan (lihat Beech 1908: 9-10; Akbarsyah 1997: 8-10; G. Appell 1983: 43; Appell-Warren 1986: 149). Bukti sejarah lisan dan bukti linguistik menunjukkan bahwa Bulungan (disebut juga Melayu Bulungan) adalah keturunan dari orang-orang Tidung dan Kayan, serta dari berbagai suku-suku lainnya seperti Bulusu', Tenggalan, Bajau, Sulu, Berau, dan Melayu lainnya. Meski begitu, Bulungan lebih memandang asal Kayan mereka, yang bermigrasi ke pesisir Kalimantan Timur Laut setelah Tidung. Suku suku pedalaman ini sangat hierarkis dan terorganisasi dengan baik di bawah sistem stratifikasi sosial dan kepemimpinan yang tangguh. Mereka menyebarkan terror ke seluruh daerah melalui perang dan pengayauan. Mereka juga menduduki sumber-sumber hasil hutan yang berharga seperti sarang burung. Setelah mendapatkan para pendukung terkuat ini, utusan Tidung Tarakan mengontrol langsung koloni Bulungan mereka, di sekitar sungai yang mana kemudian berganti nama menjadi sungai  'Kayan' sesuai nama pendatang baru tersebut (Okushima 1999: 76-86; lihat Juga Dewall 1855; Belcher 1848; Warren 1985, dll).

Setelah aliansi perkawinan silang dengan orang-orang Kayan dimulai, raja-raja Tarakan mengirim kerabat dekat mereka ke Bulungan sebagai laksamana (wira) pasukan maritim untuk melindungi wilayah tersebut (lihat silsilah mereka di Okushima 2002, 2003). Pada masa pemerintahan Wira Amir dan putranya (Sultan Alimudin), bangsawan Bulungan, yang bercampur dengan orang Kayan, mengklaim tahta sebagai kesultanan dan mendeklarasikan kemerdekaannya dari Tidung Tarakan. Mereka juga menyerap sejumlah pengungsi yang melarikan diri dari meningkatnya pertempuran di Kesultanan Berau. Akhirnya, Bulungan memilih secara strategis silsilah bangsawan dan identitas etnis mereka yang baru, tidak lagi sebagai Tidung tapi sebagai "Bulungan", keturunan dari bangsawan Kayan (lihat Hageman 1855: 77, 81-86; Gallois 1856: 250; Beech 1908: 9-10; Akbarsyah 1997: 8-14; Amir Hamzah 1998; Sellato 2001: 17-19; Okushima 2003: 6-8). Menekankan identitas baru ini, mereka harus membedakan diri dari bangsawan Tarakan sebagai bekas penguasa mereka.

Menurut sejarah lisan, ada beberapa faksi politik di dalam Kesultanan Bulungan, yang bertengkar satu sama lain memperebutkan hegemoni. Tentara Kayan bermarkas di beberapa benteng di hilir Kayan (Baratan Dll, lihat juga Dewall 1855: 447), sedangkan pemukim Sulu di bawah seorang pemimpin Arab menduduki pesisir utara (Salim Batu, lihat Okushima 2003: 9); Bangsawan Melayu lain juga membuat desa-desa di mulut sungai kayan (Tanjug Palas, dll.). Namun, sejak Sultan Kaharudin, cucu Wira Amir, disahkan sebagai penguasa daerah oleh pemerintah kolonial Belanda pada Pertengahan abad ke-19, istananya di Tanjung Palas otomatis diakui sebagai ibu kota (lihat Hageman 1855: 75-78). Penghuni Tanjung Palas sebagian besar merupakan bangsawan Berau yang merupakan kerabat atau orang yang mengabdi kepada Ibunya Sultan Kaharudin. Hal ini nampaknya menjadi alasan lain kenapa Bulungan lebih menyukai asal usul Kayannya, karena Kaharudin dikatakan telah mencapai penaklukan atas wilayah wilayah tetangga dari Sajau sampai Tawau dengan menggunakan tentara Kayan yang sangat besar. Tentara ini telah dikumpulkan oleh Keturunan Kaharudin baik yang dari Berau maupun Bulungan (Amir Hamzah 1998). Dan ekspedisi-ekspedisi Bulungan tersebut menyebabkan depopulasi yang serius pada abad ke 19 tidak hanya terhadap subsuku-subsuku Tidung di, tapi juga terhadap Inggris dan Belanda di zaman penjajahan (lihat Warren 1985), yang kemudian dikenal sebagai "pengayauan dari Segai (=Orang Kayan)".

Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa bukan Tidung melainkan Melayu Bulungan lah yang berasal, setidaknya sebagian, dari orang-orang kayan, dan bahwa Bulungan menekankan asal usul mereka sebagai suku-suku pedalaman ini, seperti yang terlihat pada Beech's (1908) dan Akbarsyah's (1997) di atas, untuk membedakan diri mereka dari saingannya, yaitu Tidung Tarakan, dan penguasa-penguasa lainnya seperti Sulu, Brunei, dan sebagainya…”).

Mika Okushima “Latar Belakang Etnis Tidung: Penyelidikan terhadap kerajaan-kerajaan kuno di pesisir Kalimantan timur laut. Hal. 20-21
__________________________________________________________________
1839, “Sedjak Boelongan beradja dengan sendirinja, perhoeboengan dengan Goenoeng Taboer, ja’ni radja jang asal memberi hak kepadanja, selaloe baik sahadja, tetapi berhoeboeng dengan pertjek tjokan yang disebabkan oeroesan perkawinan dalam tahoen 1839 maka perhoeboengan jang baik ini menjadi perselisihan”.

1866, “Perselisihan antara Goenoeng Taboer dengan Boelongan jang sejak beberapa tahoen lamanja, dengan perantaraan Assisten Residen dari Samarinda dapat didamaikan”.


Pada kedua poin catatan laporan mengenai Bulungan pada tahun 1839, menarik untuk di perhatikan, disebutkan bahwa hubungan antara Bulungan dan Gunung Tabur baik-baik saja sebelum sebuah masalah yang berkaitan dengan perkawinan mejadi penyulut masalah antara kedua Kesultanan tersebut.

Apabila kita melakukan pengecekan ditahun tersebut, bertepatan pada tahun memerintahnya Aji Muhammad atau Sultan Kaharuddin I, pada masa kepemimpinannya diperiode pertama, sejauh yang penulis tahu tidak ada catatan pasca Sultan Alimuddin, tentang perkawinan antara kedua kerajaan seperti yang ditulis dalam laporan tersebut, apakah ada bagian dari catatan sejarah Bulungan yang tidak menyebutkan peristiwa tersebut? Saya kurang tahu pasti. Namun satu hal yang pasti, dalam catatan yang dibuat oleh Adrian B. Lapian dalam bukunya berjudul Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX Hal. 214, (Kol. Archief, 30 Oktober 1863, no. 31 NA) beliau menuliskan tentang peristiwa perang antara Kesultanan Bulungan dan Gunung Tabur, Penulis menyusun informasinya sebagai berikut.

Pemerintah Kolonial Belanda sendiri dikejutkan dengan keberadaan berita yang mengisahkan tentang konflik antara Bulungan-Gunung Tabur, berita tersebut berasal dari Surat Asisten Residen Kutai bertanggal 15 Oktober 1862)

(…” Saat terjadinya hubungan yang sempat memanas antara Kesultanan Bulungan dan Gunung Tabur pada tahun 1862, petualang Inggris juga melibatkan diri dalam hal ini, kapten kapal niaga berbendera Inggris Swan, William Lingard berpihak pada Gunung Tabur atas permintaan Sultan dari kerajaan tersebut. William Lingard dikenal sebagai seorang nakhoda yang berpengalaman dan sering berlayar antara Singapura, Bali, Lombok dan pantai timur Kalimantan. Atas jasa-jasanya tersebut ia diberi gelar Raja Laut, menurut laporan 4 Maret 1863, gelarnya adalah ‘Pengeran Laut, Kapitan Berau’. Peristiwa ini disertai pula dengan tembakan kehormatan dan pemberian sebuah Mandau beserta tombak yang bertahtakan emas sebagai ‘Barang Kerajaan’. Belanda dibuat cemas karena ada berita yang menyebutkan bahwa Sultan menyerahkan sebidang tanah pada William Lingard tempat ia mendirikan rumah dan gudangnya. William Lingard nampaknya ingin mengikuti jejak James Brook, namun Belanda dengan cepat mengirim utusannya untuk mengadakan penyelidikan, disamping itu kunjungan kapal perang Belanda secara berkala didaerah tersebut membuat William Lingard tidak mungkin melanjutkan rencananya”).  

Pada laporan tersebut disampaikan bahwa terjadi konflik dimulai pada tahun 1839 , sempat terjadi konflik terakhir yang dimulai pada tahun 1862 dan baru Selesai 1866, memberikan pemahaman menarik mengenai konflik perbatasan yang berawal dari masalah perkawinan yang terjadi hampir 27 tahun lamanya, dan konflik terakhir Kesultanan Gunung Tabur bahkan sampai harus meminta bantuan seorang petualang Inggris, seorang Kapten Kapal bernama William Linggard untuk memimpin Angkatan Laut Gunung Tabur. Lamanya 27 tahun bukan waktu yang pendek, ia juga dapat digambarkan bagaimana tangguhnya Armada Kesultanan Bulungan yang baru berdiri menghadapi Kesultanan Gunung Tabur waktu itu. Jika kita menoleh kebelakang, Armada kesultanan Bulungan di bangun di era Sultan Alimuddin, armada tersebut pernah dikerahkan untuk memukul posisi bajak Laut di Tawau dibawah pimpinan Laksaman Muda Nik, putra lain dari Sultan Alimuddin, siapa sangka armada yang sama dikemudian hari digunakan pula dalam konflik beberapa kali yang berhadapan dengan kekuatan luar seperti Gunung Tabur yang ingin meluaskan wilayahnya.  

Sayangnya pasca perdamaian ditahun 1866, tidak pernah lagi terdengar mengenai Armada Laut Kesultanan Bulungan tersebut, disinyalir Armada Kesultanan dibubarkan pada akhir konflik tersebut sebagai bagian dari konpensasi perjanjian bersejarah antara Bulungan dan Belanda yang salah satu poinnya menyebutkan bahwa “Belanda mengusai Sungai-Sungai, muara dan laut yang berada diwilayah Kesultanan Bulungan dan sebagai gantinya menjamin keamanan bagi Kesultanan Bulungan”

Masih banyak pertanyaan belum terjawab, misalnya seberapa banyak Kapal-kapal dan perahu milik Angkatan Laut Bulungan yang dihasilkan dan berdinas pada periode itu? Bagaimana struktur Komandonya? Siapakah Laksama terakhir yang memimpin pertempuran pada konflik panjang tesebut? Bagaimana mereka mendapatkan mesiu dan persenjataan pada periode tersebut? Dimana gudang senjatanya? Bagaimana komposisi awak kapalnya?, Apakah meriam-meriam kecil yang disimpan di Museum Kesultanan Bulungan tersebut pernah digunakan dalam konflik laut tersebut? dan banyak lagi yang menjadi misteri yang belum terpecahkan. Yang pasti, bahwa Kesultanan Bulungan pernah memilki pasukan yang berorientasi laut dapat dirasakan pada penyematan gelar pada salah menteri di era Sultan Maulana Mohammad Djalaluddin yaitu Menteri Ketiga, Yakni Gelar Laksamana Setia Diradja. Tentu saja dimasa Sultan Terakhir itu Sultan tidak memiliki pasukan Laut, hanya Opas saja, namun gelar itu secara simbolik mengingatkan pada masa jayanya Kesultanan Bulungan memang pernah memilki Armada Laut yang tangguh.
__________________________________________________________________
1873, “Dalam Tahoen 1873 Sultan dari Boelongan telah mangkat dan diganti oleh toeroenan jang berhak”.

1874, ”Setahoen kemoedian dalam boelan April 1874 di Boelongan berhoeboeng dengan tida ada pengganti Sultan djang sah, maka banjak candidaat2 mengemoekakan dirinja, sehingga hampir terdjadi perang saudara oentoenglah toean Assisten Resident dari Samarinda (boleh djadi- G.G Villenneuve) dapat segera menjelesaikan dan sebagai penggantinja diangkat Datoe Maulana dan dalam boelan April 1875 diakui sjah oleh Gouvernement”.


Pada poin laporan tarakhir yakni pada tahun 1873 dan 1874, disebutkan bahwa Sultan Bulungan telah mangkat dan penganggantinya yang sah telah siap diangkat menjadi Sultan Bulungan.

Tahun 1873, merupakan tahun kemangkatan bagi baginda Sultan Kaharuddin I Bin Sultan Alimuddin. Peristiwa bersejarah ini menjadi peristiwa penting bagi Bulungan, karena kehilangan pemimpin yang mampu bertahan dari usaha agresi pihak luar. Dan seperti yang digambarkan pula dari poin tersebut, ternyata putra mahkota yang akan disiapkan naik tahta tidak cukup umur. Sehingga diangkatlah Sultan Datu Alam Muhammad Adil atau Muhammad Khalifatul adil Bin Maoelana selama tiga tahun dan mangkat di tahun 1875 kemudian digantikan oleh Sultan Muhammad Kaharuddin II Bin Maharaja Lela hingga tahun 1889.***

Pada laporan yang ditulis pada poin diatas, disebutkan Datoe Maoelana disyah oleh Gubernur Belanda pada April 1875, laporan ini agak ganjil bagi penulis karena tidak dijelaskan siapa Datoe Maoelana tersebut. Selain itu laporan itu memberikan gambaran bahwa terjadi kekosongan kekuasaan di kesultanan Bulungan pada akhir periode setelah Mangkatnya Baginda Sultan Kaharuddin I di tahun 1873 hingga bulan April 1875, apabila kita kembali melihat versi sejarah Bulungan kekosongan kekuasaan tidak terjadi dimasa tersebut. Karena hal tersebut penulis belum dapat memahami laporan yang mengisahkan hampir terjadinya perang saudara antara Kesultanan Bulungan pada periode tersebut.

Penutup.
Demikian tulisan ringan yang penulis buat sebagai analisis awal mengenai hubungan sejarah Bulungan-Berau berdasarkan poin-poin laporan yang ditulis dalam “ Naskah Tjabutan” yang merupakan terjemahan dari “Kroeniek Der Zuider En Oosterafdeling Van Borneo”, tentu saja sebagai tulisan “ringan” jauh dari kesempurnaan, semoga akan ada informasi tambahan atau analisis lainnya, yang bisa menyempurnakan dan menambah khazanah dari tulisan ini. Terimakasih.

Note:
* Pertanyaan yang tak kalah menarik untuk disodorkan adalah,  bagaimana awalnya Bulungan dalam konteks sejarah Berau dianggap sebagai wilayah yang pernah menjadi satu naungan dibawah pengarah Kerajaan Berau? Ternyata salah satu pejabat Belanda pada waktu itu bernama J.S. Krom pernah meminta bantuan pihak Kesultanan Gunung Tabur dan Sembaliung untuk menyusun sejarah Berau, maka disusunlah tim kecil yang terdiri dari kedua pihak yakni: Klerk Lauw. Aji Berni Masuarno juru tulis kelas 1 Datu Ullang putera dari Sultan Amiruddin Sambaliung, Aji Raden Ayub putera dari Sultan H. Siranuddin Gunung Tabur dibantu beberapa magang seperti Abdul Wahab, Adam, Khirul Arip.

Berdasarkan data-data otentik yang dapat dihimpun dari kedua kerajaan itu serta naskah-naskah tradisional milik perorangan, berhasil disusun sejarah Berau.

Secara ringkas dalam tulisan tersebut, tim penulis menyebutkan bahwa wilayah inti yang membentuk kerajaan Berau kuno (Kuran) terdiri dari lima Nagari atau Benua dan 2 kampung. Saya tidak membahas mengenai kesemua nagari atau benua penyusun wilayah inti kerajaan tersebut, perhatian saya berfokus pada informasi mengenai salah satu Banua tersebut, yaitu Nagari Marancang yang disebut paling pertama dari wilayah tersebut, dengan ulasannya yaitu:

Nagri Marancang. Kepala Nagri atau Orang tuanya bernama Rangga Si Kannik Saludai. Pengarappan atau Punggawanya Bernama Harimau Jantan, Lambu Tunggal dan Kuda Sambarani. Wilayah kekuasaannya dari Bulalung Karantigau, Kubuan Pindda, Mangkapadi, Bulungan Selimbatu, Sekatak Buji, Sekata Jelanjang, Betayu, Sesayap, Simangarris, Tawau, Segarung, Talluk Silam dan Kinabatangan berbatasan dengan Brunei.

Perhatikan nama-nama wilayah yang saya garis bawahi, cukup familiar bukan? Beberapa nama tersebut masih bisa kita temukan sampai hari ini. Hubungan sejarah Bulungan-Berau layak dikaji lebih dalam lagi.

**(…” Krisis dalam Kerajaan Berau telah berlangsung lama terutama disebabkan oleh pertengkaran antara dua garis keturunan raja yang saling merebut tahta, yakni antara keturunan Pangeran Tua dan Pangeran Dipati. Keduanya adalah putra Sultan Berau dan telah disepakati bahwa sultan-sultan akan silih berganti dari keturunan Pangeran Tua ke keturunan Pangeran Dipati dan sebaliknya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, persetujuan ini tidak dipatuhi sehingga sering terjadi perselisihan. Dalam kemelut pergantian tahta, maka penguasa local didaerah Bulungan dibagian utara memisahkan diri dari Berau.

Peristiwa ini terjadi kira-kira sesudah 1837, Bulungan masih mengaku sebagai Vazal dari Berau, tetapi pada 1844 Belanda telah mengakui Bulungan sebagai kerajaan yang mandiri. Pada tahun itu juga Belanda mengakui Gunung Tabur dan Sambaliung sebagai dua kerajaan yang berdiri sendiri, pada waktu itu boleh dikatan bahwa Berau telah terbagi menjadi tiga. Pada tahun 1850, Pemerintah Hindia Belanda mengadakan perjanjian tersendiri dengan masing-masing kerajaan tersebut dan ketiganya mengakui Belanda sebagai kekuasaan tertinggi. Pada tahun 1906 ketiga kerajaan ini menandatangani Korte Verglering...”).

Adrian B. Lapian dalam bukunya berjudul Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX Hal.186.

***Posisi Sultan yang diisi oleh Sultan Datuk Alam Muhammad Adil dari tahun 1873 dan mangkat di tahun 1875, merupakan Bulungan pertama yang berasal dari Wangsa / Keturunan Maulana. Maulana adalah nama bagi putra Sultan Alimuddin dari pernikahannya yang pertama dengan seorang bangsawan Tidung Aji Aisyah / Aji Isa. Maulana kemudian menjadi Penguasa Lokal di Salimbatu, bekas Ibu Kota Kesultanan Bulungan yang dibangun diera Sultan Bulunga yang pertama, Sultan Amiril Mukminin 1731-1777.

Ketika ibu kota dipindah ke Tanjung Palas, setelah mangkatnya Sultan Alimuddin, Sultan Kaharuddin I menjadi penguasa dan diteruskan oleh anak cucu beliau yang kemudian menjadi bagian dari Wangsa Kaharuddin I atau Aji Muhammad (Simad). Sultan kaharuddin sendiri merupakan penerus tahta yang berasal dari pernikahan Sultan Alimuddin dengan bangsawan Berau yakni Pengian Intan yang berkedudukan di Tanjung Palas. Jadi baik Maulana maupun Sultan Kaharuddin I merupakan saudara lain ibu, yang kemudian hari memiliki pengaruh yang menentukan dalam perjalanan sejarah Bulungan.

Pasca Datuk Alam Muhammad Adil, kepemimpinan Setelah itu diteruskan oleh kemenakan beliau, Sultan Kaharuddin II yakni putra dari Maharaja Lela hingga tahun kemangkatan beliau pada tahun 1889. Jadi ada dua Sultan dari Wangsa Maulana yang menduduki jabatan Sultan dari periode 1873-1889, Maharaja Lela memilki hubungan saudara dengan Sultan Datu Alam Muhammad Adil. Pasca tahun 1889, Wangsa Kaharuddin I memegang kembali tahta Kesultanan Bulungan, sejak saat itu Wangsa Maulana hampir tidak pernah lagi menduduki jabatan Sultan setelah itu.

Sumber Pustaka
“Naskah Tjabutan” yang merupakan terjemahan dari “Kroeniek Der Zuider En Oosterafdeling Van Borneo”.

Copy naskah ketikan Datuk Perdana, “Risalah Riwayat Kesultanan Bulungan th 1503 M atau th 919 H”, t.th

Ali Amin Bilfaqih, H. Said. 2006. “Sekilas Sejarah Kesultanan Bulungan dari Masa ke Masa”. Tarakan : CV. Eka Jaya Mandiri.

Dachlansjahrani, H. 1991. “Beberapa Usaha Menemukan Hari Jadi Kota Tanjung Selor”.

Adrian B. Lapian, Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX. Th. 2009.

Mika Okushima “Latar Belakang Etnis Tidung: Penyelidikan terhadap kerajaan-kerajaan kuno di pesisir Kalimantan timur laut. Th. 2002

Sejarah Berau, Tinjuan Historis Tentang Kerajaan Berau Kuran, diposting 31 May 2008, jam 20:53, By. www.betalphi.com/index.php/library/7-bks.

Thursday, January 9, 2020

Sugeng Ariyanto dalam kenangan


Mas Sugeng, begitulah beliau menulis namanya dalam Blog Sejarah pertama yang konsen mengangkat tema Sejarah Bulungan. seingat saya sebelum beliau "berpulang", beliau asyik mempelajari dan membahas mengenai Sejarah Hubungan Bulungan-Berau, diantaranya yang pernah beliau tulis mengenai kunjungannya ke makam-makam tokoh sejarah yang disinyalir kuat oleh beliau merupakan bangsawan Berau di Tanah Kuning. 

Dalam kunjungannya Ke Tanah kuning, disela-sela tugasnya melaksanakan supervise dan pembinaan guru mata pelajaran PKN dan IPS, almarhum kala itu bersama Bapak Anwar Mokambu, S. Ap, mengunjungi situs makam bersejarah tersebut. Beliau mampu mengidentifikasi nama tokoh sejarah pada makam-makam tersebut, dan beliau sempat abadikan dalam tulisannya pada Blog sejarah 


Beliau memberikan rincian bahwa makam pertama dan kedua letakannya berdekatan, barulah tak jauh dari itu terdapat makam ketiga.

Makam pertama bernama Al Haji Sultan Syarafuddin mangkat 24 syawal 1335 H.
Makam kedua bernama Al Hajjah pengian Ratu  mangkat th 1339 H.
Makam ketiga benama H. Dt. Jirim lahir 1315 H, mangkat 1936 M.

Ketiga makam ini tersebut membujur arah utara-selatan, pada batu nisan tertulis gelar Haji dan angka tahun H (Hijriah) yaitu angka tahun arab yang menunjukkan ciri-ciri makom umat islam. Kompleks makom Islam tersebut adalah termasuk kompleks makom yang dikeramatkan oleh masyarakat di sekitarnya. Bangunan makom tersebut dipagar keliling (pagar terbuat dari kayu) di atas areal tanah berukuran ± 25 m2

Pada Kunjungannya pada tahun 2012, beliau sempat memberikan ulasan mengenai kondisi makam, baik sebelum dipugar tahun 2009. Bagi almarhum kala itu, kondisi makam pada tahun 2009, saat mengunjungi lokasi tersebut sebelum dipugar, sangat menarik baik dari segi tulisan maupun kondisi dan suasana kebatinan yang Mas Sugeng rasakan waktu itu.

Semangatnya untuk menguak dan mempelajari sejarah local, layak untuk diapresiasi dan diteladani, saya termasuk salah satu yang mengangumi kontribusi beliau tentang usahanya mengenalkan Sejarah Kesultanan Bulungan. Semoga beliau tenang di alam sana, dan semoga kami, para pencinta Sejarah Lokal Kaltara ini mampu menerusakan apa yang sudah beliau rintis itu. (Pen)