Menafsirkan arti angka ‘50’ dalam salah satu tugu peninggalan milik Kesultanan Bulungan

Tugu Kesultanan Bulungan

Untuk memahami mengapa terdapat angka ‘50’ yang terpahat pada salah satu tugu Kesultanan Bulungan tentu tidak lepas dari konteks sejarah yang melingkupinya. 

Penulis mencoba untuk menafsirkan hal tersebut dengan mencoba melihat kaitan-kaitan sejarah Kesultanan Bulungan khususnya dalam periode paska pengibaran Bendera Pusaka Merah Putih di Istana kesultanan pada Agustus tahun 1949.

Jika angka ‘50’ pada monument tersebut merujuk pada tahun 1950, maka jika membuka lagi sejarah Kesultanan Bulungan dan hubungkaitnya dengan peristiwa sezaman, kita akan menemukan sejumlah fakta menarik, yang bisa saja mewakili arti dari symbol tersebut. 

    1). Tahun 1950, adalah terhitung satu tahun sejak Kesultanan Bulungan secara utuh bergabung dengan NKRI setelah proses pengibaran Bendera Merah Putih pemberian seorang Perwira Jepang bernama Kumatsu yang memiliki simpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, ia pula yang mengabarkan kepada Sultan Djalaluddin dan Datuk Bendahara Paduka Radja, bahwa di tahun 1945 negara baru bernama Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya. Menurut catatan dari keterangan foto yang berasal dari tulisan M. Said Karim*  terdapat keterangan pada bagian depan tugu tersebut dipahat teks Pancasila dan dibagian belakangnya disertakan pahatan teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, artinya ada kemungkinan besar tugu tersebut merupakan sebuah peringatan sekaligus tanda bahwa Bulungan adalah bagian tidak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia.

2). Tahun 1950, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat, dalam hal ini Presiden Sukarno No.127 tahun 1950 pada tarikh 24 Maret 1950, wilayah Kalimantan Timur resmi bergabung menjadi bagian NKRI sekaligus menandai bubarnya Swapraja Federasi Kalimantan Timur yang terdiri dari Kesultanan Kutai, Berau, daerah Pasir dan Kesultanan Bulungan.

   3). Tahun 1950, adalah tahun pertama pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Sukarno* mengutus utusan istimewa diwilayah Kesultanan Bulungan, yakni kunjungan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang membawa misi mengunjungi Tarakan dan Nunukan pada tahun tersebut, dan diwaktu bersamaan juga mengutus Datuk Madjo Urang ke Istana Kesultanan Bulungan sebagai wakil resmi Negara untuk bertemu dengan Sultan Maulana Muhammad Djalaluddin dan para mentrinya.

    4). Tahun 1950, berdasarkan SK Gubernur Kalimantan No.186/ORB/92/14 bertanggal 14 Agustus 1950, dan dengan disahkannya Undang-undang Darurat Nomor 3/1953 oleh pemerintah Republik Indonesia, wilayah Kesultanan Bulungan secara resmi menjadi Daerah Istimewa Bulungan dengan Sultan Maulana Muhammad Djalaluddin sebagai Kepala Daerah Istimewa hingga tahun 1958.**

Demikian hal hasil penelusuran penulis yang meyakini bahwa, symbol angka ‘50’ tersebut, memiliki arti yang istimewa bagi Kesultanan Bulungan secara khusus, maupun bagi Negara kesatuan Republik Indonesia secara umumnya. Semoga tulisan kecil ini dapat bermanfaat.[]

Note

*) Monumen tersebut menurut pak M. Said Karim merupakan "Tugu Peringatan Penyerahan Kedaulatan Tahun 1959", M. Said Karim, Hal. 93

**) Tahun 1950, Presiden Sukarno juga mengunjungi Kota Samarinda pada bulan Februari ditahun tersebut, salah satu agendanya adalah peletakan batu pertama Taman Pahlawan yang diprakarsai oleh Front Nasional kala itu dan pada bulan September ditahun yang sama itu, Bung Karno kembali mengunjungi kota Samarinda dengan status sebagai Presiden Republik Indonesia, bukan lagi sebagai Presiden Indonesia Serikat, Bung Hatta juga berstatus sama, beliau resmi kembali sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dengan melepas statusnya yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Mentri RIS.

***) Status Bulungan sebagai Daerah Istimewa, barulah dicabut setelah Kepala Daerah Istimewa Pertama dan satu-satunya di Bulungan, Sultan Maulana Muhammad Djalaluddin mangkat ditahun 1959. Hal ini diperkuat pasca keluarnya dekrit presiden bertanggal 5 juli 1959, Bulungan bersalin status menjadi Kabupaten Bulungan sesuai Undang-undang No.27/1959 dengan Bupati pertamanya yang masih kerabat Kesultanan, yakni Bupati Andi Tjatjo gelar Datuk Wihardja.[]

Sumber Pustaka

Ali Amin Bilfaqih, H. Said. 2006. “Sekilas Sejarah Kesultanan Bulungan dari Masa ke Masa”. Tarakan : CV. Eka Jaya Mandiri.

Moeis Hassan, H. A. 1994. “H.A. Moeis Hassan Ikut Mengukir Sejarah”. Jakarta : Yayasan Bina Ruhui Rahayu Jakarta.

M. Said Karim. 2011. "Mutiara Abadi (Rekonstruksi Historis Pejuang-pejuang Kemerdekaan Bulungan)".  Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Sumber Foto : Koleksi Pribadi.